Kondisi pasca krisis ekonomi sampai sebelum tahun 2003 masih jauh dari upaya pemulihan (inflasi mencapi 11,8% pada tahun 2002 dan pertumbuhan masih rendah, sekitar 3,7% pada tahun 2002). Jauh berbeda dari negara tetangga yang telah mulai pulih. Di tengah kondisi seperti itu, harapan agar Bank Indonesia berperan banyak menyelamatkan perekonomian sesuai amanat UU BI yang baru, tak dapat dijalankan secara optimal. Hal ini akrena adanya permasalahan struktural seperti laporan keuangan yang statusnya Disclaimer, karena belum tercapainya kesepakatan beban BLBI antar BI dan Pemerintah, serta masalah persepsi bahwa kebijakan BLBI adalah kebijakan yang "wrongdoing"oleh BI atau personal mantan direksi BI.
Untuk mengembalikan kepercayaan dunia internasional dan melakukan pemulihan ekonomi, berbagai masalah yang menggelayuti BI perlu segera dituntaskan. Kebijakan pemberian bantuan hukum dan melakukan diseminasi merupakan bagian upaya agar usaha BI mendorong pemulihan ekonomi dapat terwujud. Pembahasan kebijakan ini dimulai sejak kepemimpinan BI oleh Syahril Sabirin dan dilanjutkan kemudian oleh Burhanudin Abdullah.
Kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang tercipta selam lima tahun belakangan ini boleh jadi tak akan pernah ada, bila upaya pemulihan kepercayaan itu tak dilakukan.
sumber: overview press conference Gubernur BI
posting oleh indradjit
